Ketua KPK Busyro Muqoddas Akan Sampaikan Pidato Kebudayaan di TIM

Jakarta – Melemahnya dukungan politik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan ancaman serius bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Malah, ancaman pembubaran KPK yang sempat muncul dari anggora DPR dan politikus bisa dinilai sebagai langkah mundur dan bertolak belakang dengan semangat zaman. 

 

Isu itulah yang dipilih menjadi tema Pidato Kebudayaan 2011 yang akan digelar Dewan Kesenian Jakarta pada 10 November mendatang di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas yang didapuk sebagai pemberi pidato akan memberikan pidato berjudul “Paguyuban Koruptor dan Polusi Budaya”. 

 

Dalam pandangan orang nomor satu di KPK, Busyro menganggap perilaku korupsi telah menjadi budaya yang akarnya bisa ditemukan pada ideologi pragmatis hedonis. Dalam ideologi seperti ini maka manusia cenderung menempatkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup sebagai tujuan utama dan cara pencapaiannya sebisa mungkin mudah dan tidak banyak pertimbangan, termasuk pertimbangan moral. Karena itu korupsi bisa dipandang sebagai jalan pintas yang bisa memenuhi cita-cita itu. 

 

Dalam situasi mutakhir Indonesia budaya korupsi merupakan kejahatan yang paling kasat mata dan tanpa rasa malu dilakukan bukan hanya sendiri-sendiri, tetapi beramai-ramai.  Semacam tindakan berjamaah untuk melakukan kejahatan yang sama karena kesamaan ideologi tadi. Korupsi dilakukan bukan hanya semata-mata beramai-ramai, tetapi juga diciptakan sistem yang membuat perilaku kolektif yang sesat itu bisa berjalan aman. Hukum dibuat mandul, aparat hukum dibikin lemah, dan kesadaran kritis akan budaya korupsi dikikis terus-menerus. Sehingga akhirnya budaya korupsi dipandang sebagai budaya yang wajar dan sehat.

 

Sementara di sisi lain proses politik yang berlangsung di negeri ini juga mendukung tumbuhnya budaya korupsi. Politik uang dalam pemilu dan pilkada, sogok-menyogok di antara birokrat/politikus dan pengusaha, dan merosotnya integritas hamba hukum, patgulipat keputusan hukum, membuat budaya korupsi seakan-akan adalah kelaziman di dalam kehidupan kita. 

 

Tentang Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta 

 

Pidato Kebudayaan 2010 merupakan program bersama Dewan Kesenian Jakarta bersama Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. Pertama kali diadakan pada 10 November 1968, Pidato Kebudayaan diresmikan pembukaannya oleh Gubernur Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta Ali Sadikin. Seperti tahun-tahun sebelumnya Pidato Kebudayaan yang digelar Taman Ismail Marzuki selalu menyoroti perkara aktual penting pada sebuah negeri pada tahun di mana pidato itu digelar. Pidato Kebudayaan dapat diikuti oleh siapapun dan tidak dipungut biaya. 

 

Dewan Kesenian Jakarta

Dimas Fuady | Public Relations

 

Informasi lebih lanjut, hubungi Sdri. Sakya Wiradisuria (021) 31937639. Email: komunikasi@dkj.or.id